By Sophie Stuber

The Federal Communications Commission (FCC) is approving the construction of 5G towers on what could be sacred Indigenous lands without tribal consent, VICE News has found.

Muscogee (Creek) Nation works on projects in 12 states across the midwest and southern U.S., and is expected to inspect proposals for every 5G tower that goes up in those states. On average, it receives 150 small cell tower projects per month. But since the start of the COVID-19 pandemic in March, it has received 1,700 requests.

We just have no capacity to respond,” RaeLynn Butler, manager of theMuscogee (Creek) Nation Historic and Cultural Preservation Department in Oklahoma, told VICE News.

During the COVID-19 pandemic, many tribal offices are closed or are working at reduced capacity. Many officers are working remotely, and some areas lack the connectivity for people to work effectively.

“It’s ironic that we have people reviewing cell phone towers who don’t even have internet access at home,” Butler said.

According to Section 106 of the 1966 National Historic Preservation Act, every federal agency must consider the impacts of “its actions” on historic sites for new construction projects. On Indigenous land, this includes consulting with the Tribal Historic Preservation Officer. If the tribe does not respond to a consultation request within 30 days, the company can continue with the project.

A spokesperson from CTIA, a trade association that represents the U.S. wireless communications industry, said its member companies “are committed to working with all stakeholders to ensure timely review of new infrastructure.

“The FCC has adopted rules that balance the goals of providing for tribal review while enabling expeditious buildout of next-generation wireless services,” Jilane Rodgers Petrie, director of public affairs, wrote in an email.

The FCC did not respond to multiple requests for comment.

Matt Peterson, vice president of communications at American Tower, wrote: “We are not aware at this time of any situation regarding one of our towers where we moved forward without hearing from the THPO office.”

In the three years that Joshua Mann has worked at Eastern Shoshone Tribal Historic Preservation Office in Wyoming, he has been asked to consult on 17,000 projects on Indigenous lands.

“We get a lot of conflict. It’s overwhelming with the towers. The race to 5G right now, it’s crazy,” Mann said.

The FCC claims that excavations for 5G infrastructure don’t affect historic sites, but the preservation offices say these determinations are made without the presence of experts or archeologists from local Indigenous communities.

In West Virginia, the FCC first proposed a “broadband expressway project” in 2018 to build 150 new 5G towers across one of the ancestral homelands of the United Keetoowah Band of Cherokee Indians in Oklahoma. Even though the band refused to sign the proposal, the project was reupped this year and is going ahead anyway.

“They pretty much told us that they were going to put these towers in. They didn’t care if we had historical properties there,” said Whitney Warrior, the current preservation office director for the United Keetoowah Band.

“It’s very clear that they have no intention of being educated in tribal sensitivity at all.”

During the pandemic, consultation requests have increased in some areas.

In July, the FCC tried to pass two new amendments to reduce tribal consultations. One of the amendments would exempt Section 106 consultationsfor companies expanding on an existing tower of less than 30 feet.

“Especially now with the pandemic (the FCC) is doing so much work knowing that tribes are vulnerable and hardly in the office,” said Sheila Bird, the former preservation officer for the United Keetowah Band.

“Our first and foremost concern is to not disturb unmarked graves,” said Bird, who’s now a consultant at Kituwah Nighthawk Consulting.

Protecting ancestral homelands is essential in preserving history, culture, and traditions for future generations.

“Once all of that’s gone it’s gone forever,” Warrior said. “If we don’t protect our tribal legacy, then the loss will be a total genocide of an entire race of Indian people.”

Many Indigenous communities also say they have not been compensated for consultations they have conducted.

“They haven’t paid in probably two years,” said Karen Pritchett, Tower Construction Notification System coordinator for the United Keetoowah Band.

Without proper funding, tribes cannot review projects in a timely manner. “When you have an unfunded mandate, it puts tribes in a harder position to reach the expectations of industry,” Butler said.

With the announcement that FCC Chairman Ajit Pai will step down in January, there is hope that there will be more collaboration with local Indigenous tribes.

“The reality is that we need these towers to have better communications and to survive the pandemic. But we need to work together better,” Butler said. “We’re constantly seen as a barrier. It’s frustrating to know that with everything that we have done, the thousands of towers and projects we have reviewed, that it’s still not enough.”

Follow Sophie Stuber on Twitter. Source: https://www.vice.com/

 

 

Oleh J. Septer Manufandu

Tanah bagi suku Moi Sebagai Pusat Kehidupan dan Pengetahuan

Ilustrasi perkebunan sawit - tempo.co
Ilustrasi perkebunan sawit – tempo.co

Suku bangsa Moi mendiami Tanah Malamoi di Kabupaten dan Kota Sorong, Raja Ampat, Tambrauw dan sebagian Sorong Selatan. Masyarakat hukum adat Moi dikelompokkan menjadi 8 sub suku yaitu: sub suku moi Kelim, Moi Sigin, Abun taat, Abun Jii, Klabra, Salkhma, Lemas dan Maya yang masih hidup dan menempati wilayah Malamoi.

Tanah di lingkungan masyarakat adat Moi mempunyai arti penting bagi kehidupan dan penghidupan warga masyarakat adat dalam upaya memenuhi segala kebutuhan dan penghidupan secara turun-temurun. Filosofi dasar pandangan masyarakat adat Moi mencakup artisi mbolik dan religius magis.

Secara simbolik tanah dianggap sebagai “dusun”, ”dapur”, “tempat tumpah darah”, dan tanah sebagai “ibu/mama”. Secara religius magis tanah memiliki nilai tertinggi dari sumber segala ciptaan dan penguasaan alam dan pemberian hidup dari Tuhan. Masyarakat adat Moi menerjemahkan kedua pandangan tersebut menjadi suatu pranata hukum adat atas tanah yang meliputi hak adat atas tanah tanpa membedakan tingkat kesuburan, air, laut, teluk, sungai, danau, satwa, dan tumbuh-tumbuhan. Hubungan antara manusia dan tanah adat sangat erat, sebab tanah adat itu di nilai mempunyai hubungan dengan pemujaan arwah moyang mereka, sehingga tanah adat itu mempunyai “nilai religius magis”.

Masyarakat adat Moi, memandang bahwa tanah sebagai pusat kehidupan dan pengetahuan. Dengan pandangan ini, setiap pengalihan hak atas tanah atau pemanfaatan dari hasil tanah lingkungan tanah adat, harus memerlukan izin terlebih dahulu dari pemilik (tuan rumah). Tanpa mengindahkan aturan atas tanah adat tersebut, bukan saja merupakan pelanggaran tetapi lebih mengarah kepada tindakan permusuhan baik secara intern atau ekstern.

Tata cara pengaturan penguasaan, pemilikan dan pengolahan dan penggunaan tanah adat diatur berdasarkan struktur pemerintahan adat. Pada masyarakat adat Moi proses pembentukan sebagai seorang pemimpin harus melalui tahapan dalam pendidikan adat yang disebut dengan kambik. Melalui proses di kambik seseorang barulah disebut sebagai laki-laki (Nedla) atau pria sejati yang telah siap menjadi pemimpin bagi klen/marganya. Seorang laki-laki  (Nedla) akan sangat memahami adat-istiadat dan memiliki kemampuan lainnya seperti bidang kesehatan, pertanian, dan sosial-budaya, serta ekonomi dan yang lebih penting dapat mengayomi komunitasnya. Jadi masyarakat adat Moi memiliki sistem kepemimpinan big man (pria sejati) yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menjadi pemimpin tidak dibatasi pada garis keturunan secara umum tetapi pada tingkat klan/marga mengikuti garis keturunan.

 

Hutan adat Moi bukan hutan negara

Tanah Moi telah dikepung oleh meluasnya perkebunan kelapa sawit yang telah berdampak langsung terhadap kehidupan sosial masyarakatnya. Perluasan perkebunan kelapa sawit mengakibatkan hilangnya Tata Ruang Kelola Masyarakat Adat, tempat-tempat bersejarah dan tempat-tempat keramat. Dicatat kurang lebih 8 perusahaan yang telah beroperasi di atas tanah ulayat masyarakat adat Moi, secara khusus di Kabupaten Sorong yang telah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, yaitu: PT. Henrison Inti Persada (PT. HIP) dan PT. Inti Kebun Sejahtera, sedangan 6 perusahaan lainnya sudah mendapatkan IUP kelapa sawit dari Pemerintah Kabupaten Sorong dan hanya menggu waktunya untuk beroperasi.

Masyarakat adat Moi, baik secara sub suku dan atau klen/marga hanya bisa menerima kenyataan ini. Karena perusahaan-perusahaan ini telah mengantongi izin, telah berkompromi dengan pemerintah daerah dan Propinsi Papua Barat.

Ada sejumlah permasalahan terkait dengan berkembangnya industri perkebunan di wilayah Papua khususnya di Tanah Malamoi. Ada keterlibatan pihak aparat keamanan yang memainkan peran ganda sebagai aparat keamanan bagi perusahaan pada saat mereka melaksanakan tugas negara, kurangnya pengormatan terhadap prinsip-prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) seperti janji yang tidak ditepati, penipuan oleh perusahaan, serta tidak memadainya kompensasi ganti rugi atas tanah. Dalam pembentukan perkebunan baru, hak pemilik tanah seringkali tidak dihargai.

Meskipun beberapa kelompok masyarakat adat berhasil menolak rencana perkebunan, banyak kelompok adat telah tertipu, terintimidasi, atau termanipulasi dengan menerima skema perkebunan tersebut yang akan mereka tolak jika mereka bebas menentukan pilihannya. Saat pekerjaan sudah dimulai, masyarakat mulai menyadari bahwa mereka menjadi miskin, karena mereka tidak bisa lagi bergantung pada hutan adat di mana mereka biasa menggantungkan hidupnya, dan perusahaan juga mengingkari janji mereka untuk menyediakan lapangan pekerjaan, sistem kesehatan, dan pendidikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.35 tahun 2012 menegaskan bahwa hutan adat bukanlah bagian dari hutan negara. Demikian pula dengan hutan adat Moi. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi pasal 18B ayat (2); Negara mengakui dan menghormati kesatuan­kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak­hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diatur dalam undang­undang.

Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat dilaksanakan syarat : (1) Masyarakat adatnya masih hidup; (2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan (3) Sesuai dengan prinsip NKRI. Selain itu pasal 28I UUD 1945 juga menggariskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua juga memberikan landasan hukum yang cukup kuat untuk Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi yaitu yang tercantum pada Pasal 43 tentang Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Papua.

Pada Oktober 2016, Masyarakat hukum adat Moi menyerahkan draf rancangan peraturan daerah kepada DPRD Kabupaten Sorong. Rancangan perda berkaitan dengan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) MOI di Kabupaten Sorong, dengan tujuan sebagai berikut: a) Menjamin dan memastikan terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan MHA Moi dan hak-haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum; b) Menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak MHA Moi; c) Memberikan kepastian hukum bagi hak MHA Moi, agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi; d) memberikan perlindungan terhadap hak MHA Moidi Kabupaten Sorong dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan; e) Melindungi sistem nilai yang menentukan pranata sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum adat Moi; f) Mewujudkan pengelolaan wilayah adat secara lestari berdasarkan hukum adat; g) Mewujudkan kebijakan pembangunan di daerah yang mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak MHA; h). Memberikan kepastian terlaksananya tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sorong di bidang penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan pemberdayaan MHA Moi dan hak-haknya.

Perda ini juga merupakan prasyarat sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.32/2015 tentang Hutan Hak yang merupakan tindak lanjut dari Putusan MK no.35/2012. Berdasarkan Peraturan ini, masyarakat adat berhak memperoleh penetapan hutan adatnya sebagai hutan hak komunitas adat melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah Pemda atau DPRD mengesahkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.

Saat ini sudah ada 12 Perda Pengakuan dan Perlindungan MHA di Provinsi Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Banten. Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2016 menyerahkan SK Penetapan Hutan Adat sebagai Hutan Hak Komunitas Adat untuk 9 Komunitas Adat di provinsi-provinsi tersebut. Apabila Perda Pengakuan dan Perlindungan MHA Moi disahkan oleh DPRD Kabupaten Sorong, maka Perda ini akan menjadi Perda pertama di Tanah Papua yang memberikan pengakuan dan perlindungan bagi MHA.

Semoga draf Perda Pengakuan dan “Perlindungan Masyarakat hukum adat (MHA) Moi di Kabupaten Sorong”,  dapat menjadi alat untuk menjembatani persoalan yang berkaitan dengan pemanfaatan Tanah Ulayat Moi. Dan Saat ini, dibutuhkan laki-laki sejati (Nedla) Moi yang berperan di Pemerintahan baik itu eksekutif dan legislative untuk berpikir arif dan bijaksana untuk melakukan tindakan penyelamatan Tanah Malamoi yang kian lama terus dikepung untuk kepentingan investasi dan pembangunan sementara masyarakat adat Moi semakin terpinggirkan. (*)

Penulis adalah Sekretaris Eksekutif JERAT

Kerajinan tangan berupa tas dari kulit kayu yang dipasarkan di lokasi FDS – Jubi/Engel Wally
Kerajinan tangan berupa tas dari kulit kayu yang dipasarkan di lokasi FDS – Jubi/Engel Wally

Sentani, Jubi Sejak dihelatnya Festival Danau Sentani (FDS) tahun 2007 masyarakat Kabupaten Jayapura mengharapkan agar konten-konten budaya lokal dari kampung-kampung lebih diprioritaskan.

Tokoh masyarakat setempat, Alfredo Suebu menilai FDS belum merealisasi keinginan masyarakat lokal. Festival ini bahkan hanya dinilai sekadar seremonial belaka.

“FDS ini masih menampilkan produk-produk perusahaan yang nyata-nyata tidak bersifat budaya dan kearifan lokal masyarakat. Pertanyaannya, ini festival budaya atau pameran pembangunan. Mestinya yang ditampilkan di sini adalah benar-benar konten lokal yang bersifat kebudayaan dan tradisi masyarakat,” kata Alfredo saat ditemui di arena FDS Pantai Wisata Kalkote, Distrik Sentani Timur, Minggu (18/6/2017).

Oleh karena itu, pada ajang FDS X 19-23 Juni 2017 diharapkan agar kampung-kampung dapat menampilkan potensi-potensi yang mereka miliki.

Tokoh perempuan Papua, Kori Ohee pun berpendapat bahwa selama ini Pemerintah belum menyiapkan tempat yang representatif bagi pelaku usaha ekonomi lokal saat pelaksanaan FDS.

“FDS ini dilakukan untuk kepentingan siapa? Mana tempat yang baik bagi para pelaku ekonomi lokal kita? Selama pelaksanaan FDS kasihan sekali para pedagang yang datang menjajakan bahan makanan tetapi tidak mendapat tempat yang baik,” katanya. (*)

DailyPost – Former MP, Willie Jimmy Tapanga Rarua, the holder of the lease title for the land on which the miracle water in Luganville, Santo, is located and his wife Alvin Tapanga Rarua have applied to the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) in Port Vila to register the services under the name Holy (Healing) Water.

The application forms lodged with the VFSC were signed on April 25, 2017 and signed by the two applicants.

An accompanying Lands Records Office document shows that an Urban Commercial Lease dated April 17, 2007 between the Lessor, the Minister of Lands and the Lessees Willie Jimmy Tanaga Rarua and Alvin Tapanga Rarua is for 75 years.

In a letter to the Commissioner of the VFSC dated April 15, 2017, Mr. and Mrs. Tanpanga Rarua said that: “As proprietors of the Property Lease Title 03/1113/053 situated in Luganville, Espiritu Santo, we wish to register the name Holy or Healing Water that is currently being used by the trespassers into our property without our consent.”

“We are also concerned of the fact that while we allow the use of the water to be free, commercial entities such as Vanuatu Ferry, Vanuatu Cargo, Big Sister and other coastal shipping agencies and even Air Vanuatu are all providing special trips to the travelling public at discounted rates to travel to travel to Santo to bathe in the Healing Water in my property,” they wrote.

They alleged these entities are abetting and are in complicity with the traveling public to trespass into their property.

“We therefore request the Commissioner to assist us to register the words or Name ‘Healing (Holy) Water Limited’ in our favor as proprietors of the property.”

The name is to only apply to the water in Luganville and not any other place, they said.

Caretakers of the water source say that upwards to 1,000 people visit the Miracle Water site everyday and between 3,000 and 4,000 on public holidays and weekends.

These people are coming from all over the country including now from nearby New Caledonia.

Jonas Cullwick, a former General Manager of VBTC is now a Senior Journalist with the Daily Post. Contact: jonas@dailypost.vu. Cell # 678 5460922

Kuta, Jubi – Satgas Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Provinsi Bali, menangkap dua warga Sumbawa yang melaju dengan sepeda motor menuju kawasan Kedonganan saat umat Hindu Bali sedang merayakan Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1939.

“Saat ini, kedua orang yang ditangkap di kawasan Kartika Plaza Kuta itu telah diamankan di Kantor Satgas Pantai Kuta hingga perayaan Nyepi berakhir,” kata Kepala Satgas Pantai Kuta, Wayan Sirna, di Kuta, Selasa ( 28/3).

Katanya, kedua warga Sumbawa yang ditangkap itu mengaku tidak tahu bila hari Selasa (28/3) merupakan perayaan Hari Suci Nyepi.

Kedua warga Sumbawa yang diidentifikasi bernama Yohannes dan Marino itu akan diberi pembinaan dan sanksi oleh pihak Desa Adat Kuta.

Saat Nyepi, ribuan petugas keamanan desa adat (pecalang) siaga di 1.480 desa adat (pekraman) di delapan kabupaten dan satu kota di Provinsi Bali untuk mengamankan pelaksanaan Catur Tapa Brata Penyepian menyambut Tahun Baru Saka 1939.

Para pecalang di masing-masing desa pekraman itu berkoordinasi dengan Bendesa Adat setempat untuk mengawasi pelaksanaan pelaksanaan Catur Tapa Brata Penyepian (empat pantangan) saat Nyepi itu.

Dispensasi penggunaan kendaraan maupun sepeda motor pada saat Hari Suci Nyepi hanya dikeluarkan oleh Desa Pekraman untuk kepentingan yang mendesak seperti orang sakit dan melahirkan.

Data Polda Bali mencatat rangkaian kegiatan Nyepi pada 24-29 Maret 2017 diamankan oleh 27.917 orang petugas keamanan yang meliputi 5.626 polisi dan 22.291 pecalang.

Kapolda Bali Inspektur Jenderal Polisi Petrus Golose mengajak masyarakat setempat untuk menjaga kondusifitas suasana menjelang dan selama Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1939. (*)

Ilustrasi Ibukota Intan Jaya - IST
Ilustrasi Ibukota Intan Jaya – IST

Jakarta, Jubi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Intan Jaya menyatakan, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp10 milliar untuk penanganan konflik Pilkada yang terjadi di daerah itu.

Bupati Intan Jaya, Natali Tabuni mengatakan dana untuk perdamaian digunakan untuk menyelesaikan konflik, rehabilitas rumah warga yang rusak, ternak termasuk pengobatan korban luka-luka serta bayar kepala enam orang yang meninggal.

“Dana sebesar itu kami sudah anggarkan di APBD 2017,” kata Tabuni kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (23/3/2017).
Ia mengatakan situasi di Intan Jaya sudah kondusif, dari pantauan langsung pemerintah daerah dan pihak keamanan.

“Kondisi secara umum sudah aman terkendali, dan para korban yang dirawat di rumah sakit Nabire dan Timika sudah dalam kondisi membaik, sehingga tidak ada yang perlu dikuatirkan,” ucapnya.

Saat ini, proses Pilkada Intan Jaya sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Bupati mengimbau semua pihak tenang dan tidak menimbulkan kegaduhan. “Kalau ada pihak yang klaim sudah menang dan sebagainya diharapkan bisa menahan diri,” kata Tabuni.

Untuk proses perdamaian, pemerintah akan membentuk tim independen yang terdiri dari tokoh agama, gereja, pemuda dan stakeholder. Tim ini akan melakukan penanganan perdamaian di Sugapa.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta para calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada 11 kabupaten, Papua untuk bersatu dan saling mendukung satu sama lain.

“Pilkada Papua hendaknya tidak sampai memecah belah persaudaraan, terlebih sampai menimbulkan konflik atau perang suku,” kata Tito.

Kapolri menyayangkan jika masyarakat di Papua terpecah belah hanya karena Pilkada. Untuk itu, wilayah pugunungan Papua akan menjadi perhatian khusus. “Kami lakukan itu karena kami sendiri tidak ingin terjadi konflik yang dapat merugikan dan mengorbankan masyarakat,” tambahnya. (*)