Jayapura, Jubi Wakil Ketua Komisi V DPR Papua yang membidangi seni dan budaya, Nioluen Kotouki mengatakan, melindungi Burung Cenderawasih tidak cukup hanya dengan surat edaran gubernur Papua. Perlu peraturan daerah (perda) sebagai payung hukum.

Ia mengatakan, pihaknya bukan menolak surat edaran itu, namun akan lebih berkekuatan hukum jika ada aturan dalam bentuk perda, apakah perdasus, perdasi atau pergub perlindungan Burung Cenderawasih.

“Kalau hanya surat edaran saja, seakan-akan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kami harap pihak terkait lebih mengkaji hal ini dan diperkuat dengan pergub atau perdasi/perdasus,” katanya kepada Jubi, Kamis (15/6/2017).

Ia khawatir, jika hanya sebatas surat edaran gubernur, dampaknya tidak akan signifikan. Namun jika berupa perdasi atau perdasus, akan diatur sanksi-sanksi kepada siapa saja yang melanggar aturan itu.

“Harus ada penguatan hukum. Jangan sampai terkesan hanya sebatas imbauan dan tak ada dampaknya.  Kami minta supaya aturan ini betul-betul perkuat. Kalau sudah perdasi/perdasus atau pergub, pihak terkait dapat menindak jika ada pelanggaran,” ujarnya.

Katanya, DPR Papua sendiri bukan tidak mungkin mendorong suatu produk hukum dalam bentuk perdasi/perdasus, namun harus dikoordinasikan dengan pihak eksekutif terlebih dahulu.

“Sebenarnya memungkinkan dewan mendorong itu. Hanya saja perlu koordinasi dengan pihak eksekutif,” katanya.

Sejak 5 Juni 2017, Gubernur Papua, Lukas Enembe mengeluarkan surat edaran pelarangan Penggunaan Burung Cendrawasih Asli sebagai Aksesoris dan Cinderamata di Papua.

Langkah ini diambil untuk melindungi dan mencegah ancaman kepunahan Burung Cendrawasih dan membangun paradigma berpikir, Burung Cendrawasih memiliki nilai sakral serta mengangkat nilai dan filosofi budaya.

Sekda Provinsi Papua, Herry Dosinaen mengatakan, ada empat poin larangan yang dikeluarkan Gubernur Papua dalam surat edaran itu yakni melarang penggunaan Burung Cendrawasih asli sebagai aksesoris atau atribut pada kegiatan seni budaya, melarang penggunaan Burung Cendrawasih sebagai cinderamata dalam kegiatan apapun, penggunaan Burung Cendrawasih hanya diperbolehkan dalam prosesi adat istiadat di tanah Papua yang bersifat sakral, dan keempat pengaturan penggunaan Burung Cendrawasih asli dapat mendorong terciptanya kreatifitas pembuatan imitasi Burung Cendrawasih, dan pengembangan produk merupakan peluang ekonomi kreatif.

“Dengan adanya surat edaran gubernur, maka dalam waktu dekat akan dirancang perdasus untuk memproteksi Burung Cendrawasih. Kami akan bentuk perdasus untuk memproteksi keberadaan Burung Cendrawasih. Jangan lagi ada souvenir yang dibuat dari Burung Cendrawasih asli, kita larang keras,” Herry Dosinaen belum lama ini.

Selain itu kata Sekda, pihaknya akan memerintahkan dilakukan sweaping di toko-toko penjual mahkota Cendrawasih. (*)

bintangpapua – Papua  untuk melindungi dan menjaga hewan endemik Papua, Burung Cenderawasih. Larangan ini menyusul, mulai punahnya sejumlah hewan tersebut.

“Warga dilarang  menjual atau memakaikan kepada tamu-tamu penting  atau siapapun harus   imitasi. Bahkan seluruh hewan endemik Papua  kalau bisa diimitasi,” tegas  Gubernur  Papua  Lukas Enembe, SIP, MH, usai  meninjau   Pameran Keanekaragaman Hayati dan Gerbang Mas di GOR Cenderawasih, Kota Jayapura, Kamis (8/9).

Gubernur mengatakan, jika warga terus didorong untuk menciptakan   cenderawasih imitasi, maka akan menimbulkan juga ekonomi kreatif  masyarakat sekaligus meningkatkan pendapat masyarakat, terutama untuk menyambut pelaksanaan PON XX  tahun 2020 di Papua.

“Tamu undangan yang hadir pada PON XX nanti pasti  butuh cinderamata khas Papua, ya kita mesti siapkan, tapi cinderamata imitasi,” terang Gubernur.

Karenanya, ujar Gubernur,  Pemprov   sedang menyiapkan  Pergub tentang  penjagaan dan perlindungan hewan  endemik Papua.

“Jika  Pergubnya   sudah ada, maka akan ditindaklanjuti dengan Perdasus tentang  penjagaan dan perlindungan hewan  endemik Papua,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Yan Yap L. Ormuseray, SH mengutarakan, Perdasus Hewan  Endemik Papua tengah dibahas  Badan Legislasi DPRP. (mdc/don)

Gubernur Papua Lukas Enembe Saat Berbincang Dengan Beberapa Staf – Jubi/Alex
Gubernur Papua Lukas Enembe Saat Berbincang Dengan Beberapa Staf – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe meminta dukungan semua pihak dalam pelaksanaan Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati/Bio Diversity Ekowisata dan Ekonomi Kreatif (ICBE) 2016, yang akan berlangsung pada Rabu (7/9/2016), di Jayapura.

“Minggu ini ICBE 2016 sudah digelar, kami mohon dukungan dari semua pihak,” kata Enembe, di Jayapura, Senin (5/9/2016).

Menurut Gubernur, ICBE 2016 akan dihadiri beberapa tamu dari negara tetangga, sehingga semua pihak harus turut berprestasi, mengingat event ini berskala internasional.

“Saya harap saudara saudara untuk menyesuaikan diri dan ambil bagian di ICBE nanti,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan, ujar Enembe, tidak hanya menyukseskan penyelenggaraan konferensi saja, tetapi mampu menjaga ketertiban dan keamanan selama berlangsungnya konferensi di Jayapura.

“Kita sudah diberikan kesempatan untuk menggelar konferensi bertaraf internasional ini, sehingga saya harapkan semua pihak untuk bersama-sama menyukseskan perhelatan ini,” kata Enembe.

Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Papua mengaku siap mengamankan jalannya ICBE 2016, yang akan berlangsung pada 7-10 September di Jayapura.

Kepala Satpol PP Provinsi Papua Alex Korwa, di Jayapura, Selasa (30/8/2016), mengatakan pihaknya akan melarang peredaran dan penjualan minuman beralkohol (miras) selama konferensi itu berlangsung.

“Disperindag akan keluarkan surat edaran kepada seluruh pengusaha miras, dengan batas waktu 5-12 September tidak boleh ada penjualan. Akan ada sanksi tegas bagi yang tidak mengindahkan larangan itu. Kami akan razia, jika kedapatan izin usaha akan dicabut,” katanya.

Konferensi akan digelar di tiga tempat, yakni Sasana Krida Kantor Gubernur, Gedung Olahraga Cenderawasih dan Kantor Dinas Otonom Kotaraja.

“Saya kebetulan ditunjuk sebagai koordinator. Untuk itu, saya sudah ambil langkah langkah dari sisi pengamanan kita,” ujarnya. (*)

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua mencurigai adanya kegiatan penambangan emas bawah tanah di Taman Nasional Lorentz oleh PT Freeport Indonesia.

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Hery Dosinaen di Jayapura, Rabu (31/8/2016), mengatakan, pasalnya bisa saja ada penambangan di bawah tanah di kawasan Ilaga, Jila, Hoya, Ermakawiya, dan Bela karena bagian atasnya merupakan Taman Lorentz dan mungkin saja sudah ada terowongan yang tembus sehingga negara harus melihat hal itu.

“Jika tidak, pertambangan akan menggerogoti terus alam Papua dari bawah tanah, meski hutan di atasnya dilindungi,” katanya.

Dia mengemukakan tentang keadaan politik ekonomi internasional sekarang ini, di mana pemerintah daerah di Papua secara tak langsung mendapat tekanan dari negara donor, dalam konteks menjaga kelestarian Taman Lorentz.

“Sehingga pada akhirnya, sekitar 10 kabupaten yang berada di taman nasional tersebut, tak dapat melaksanakan pembangunan secara maksimal,” ujarnya.

Sebagai salah satu contoh, katanya, Kabupaten Asmat merupakan wilayah yang berada di atas air dan tak bisa membangun ibu kota kabupatennya karena dikelilingi Taman Nasional Lorentz.

“Ini harus kami sampaikan sehingga diharapkan ada regulasi yang bisa memayungi supaya pemerintah daerah kabupaten yang berada di wilayah Taman Lorentz dapat melaksanakan pembangunan dengan baik tanpa berbenturan dengan proses hukum,” katanya.

Dia mengatakan sejak 1980, pembangunan jalan Trans Irian Jaya dari Sorong ke Merauke yang dikerjakan Kementerian PU, banyak melewati taman nasional tersebut sehingga menjadi kendala dalam proses pembangunan. (*)

Petugas BBKSDA membawa Penyu Hijau ke Dermaga Polair Polda Papua untuk dikembalikan kehabitatnya, Sabtu (3/9).
Petugas BBKSDA membawa Penyu Hijau ke Dermaga Polair Polda Papua untuk dikembalikan kehabitatnya, Sabtu (3/9).

JAYAPURA [PAPOS] -Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA), Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jayapura serta Satuan Polisi Perairan Polres Jayapura Kota, Sabtu (3/9) melepaskan seorang Penyu Hijau ke laut lepas.
Penyu yang memiliki nama latin Chelonia Mydas ini merupakan hasil temuan petugas BSDKP Jayapura di Pasar Pelelangan Ikan (TPI)Hamadi. Diduga Penyu ini hasil tangkapan nelayan yang hendak dijual di pasar tersebut.

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawetan BBKSDA, Lenny saat ditemui di Dermaga Polair Polda Papua menyebutkan, pelepasan satwa dilindungi ke habitat, bukan kali pertama yang dilakukannya.

“Penyu ini tertangkap oleh nelayan sejak Jumat (2/9) malam dan hendak dijual. Namun, petugas PSDKP dan Satpolair Polresta berhasil menggagalkan perdagangan Penyu Hijau ini,” kata Lenny, Sabtu (3/9).

Lenny mengaku telah membuat surat penyerahan dari Balai Konsevasi Satwa terkait temuan satwa dilindungi. “Kalau bisa ditahan, barang bukti akan ditahan, tetapi kondisi fisik satwa tidak memungkinkan ditahan. Maka itu solusi satu-satunya dilepas ke habitatnya,” ujarnya.

Pihaknya juga tidak akan segan-segan memproses hukum oknum nelayan yang dengan sengaja menangkap satwa dilindungi dan kemudian memperdagangkan di pasar.

“Kalau pelakunya tertangkap, kami akan proses, tetapi kalau tidak ada pelaku, satwa kami lepas ke hatitatnya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penegakkan Hukum BKSDA wilayah Provinsi Papua, Patrik meminta kesadaran masyarakat untuk menjaga satwa tersebut. Ia pun mengakui Penyu Hijau kerap dikonsumsi oleh masyarakat di Jayapura.

“Satwa ini dilindungi oleh UU, karena jumlahnya yang berangsur sedikit dan hampir diambang kepunahan. Maka itu semua pihak bertanggungjawab atas kelangsungan hidup satwa ini,” imbuh Patrik. [ful]

Terakhir diperbarui pada Minggu, 04 September 2016 23:01