Greenpeace: 10,5 juta ha lahan Papua diberikan untuk investasi berbasis lahan

Lokasi perkebunan sawit milik Rajawali Group melalui anak perusahaannya, PT Tandan Sawita Papua, dengan lahan konsesi 26.300 ha hutan di Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, Papua. -- Dok. Theo Kelen.
 Lokasi perkebunan sawit milik Rajawali Group melalui anak perusahaannya, PT Tandan Sawita Papua, dengan lahan konsesi 26.300 ha hutan di Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, Papua. — Dok. Theo Kelen.

Jayapura, Jubi – Juru Kampanye Hutan Papua Greenpeace Indonesia, Nicodemus Wamafma mengatakan 10,5 juta hektare hutan di Papua telah diberikan kepada investasi berbasis lahan. Lahan tersebut digunakan untuk perkebunan sawit, Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dan Hutan Tanam Industri (HTI).

Nicodemus mengatakan hal tersebut dalam webinar “Bisnis Investasi Serta Perubahan Hak Atas Hutan dan Tanah Masyarakat Adat di Papua” yang diadakan Jaringan Kerja Rakyat (Jerat) Papua, Kamis (03/12/2020).

“Kurang lebih yang dicatat Greenpeace sampai hari ini adalah 10,5 juta hektare diberikan kepada investor, di Provinsi Papua kurang lebih 6,6 juta ha dan Papua Barat 3,9 juta ha,” ujarnya.

Untuk Provinsi Papua luas lahan kelapa sawit 2,5 juta ha, hak penguasahaan hutan 2,5 juta ha, dan hutan tanam industri 1,6 juta ha.

“Sedangkan di Papua Barat luas perkebunan sawit kurang lebih 569 ribu ha, hak penguasahaan hutan 3,3 juta ha, dan hutan tanam industri 100 ribu ha,” katanya.
Jumlah perkebunan sawit di Provinsi Papua lebih 100 ha, di Papua Barat kurang lebih 60 ha. Sedangkan HPH di Papua 20 ha dan Papua Barat 23 ha. Hutan tanaman industri di Papua 8 ha dan Papua Barat 1 ha.

“Itu semua sangat terkait dengan tanah dan hutan dari masyarakat adat dan totalnya sudah lebih 10,5 juta ha yang diberikan kepada investasi berbasis lahan,” ujarnya.

Menurut Nicodemus, dampak masuknya investasi berbasis lahan terjadi deforestasi atau penyusutan tutupan hutan. Periode 2011-2019 Greenpeace mencatat sekitar 400 ribu ha hutan yang habis atau dibabat untuk kepentingan investasi berbasis lahan.

“Ketika kita berbicara tentang berkurangnya tutupan hutan seperti ini, kita bisa bayangkan 400 ribu ha, kita bukan hanya bicara hutan, ada manusia Papua yang hidup di dalamnya, praktik kehidupannya, kebudayaannya, itu semua bergantung kepada hutan,” katanya.

Penyebab berkurangnya tutupan hutan, kata Nicodemus, karena ada beberapa program besar yang muncul di Tanah Papua yang juga bersamaan dengan Inpres percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Karena itu investasi berbasis lahan akan terus hadir di Tanah Papua.

“Program Papua Food Estate sedang didorong di dalam percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, itu sudah dimunculkan juga di dalam perencanaan Bapenas,” ujarnya.

Kemudian pemekaran kabupaten dan provinsi baru muncul, maka akan ada infrastruktur baru yang harus dibangun, seperti kantor-kantor, jalan-jalan, pasar, jembatan, dermaga-dermaga, dan bandara.

“Ini akan mengorbankan hutan Papua, dari seluruh proses kepentingan izin berbasis lahan yang masuk, investasi berbasis lahan masuk dan berbagai macam kebijakan pembangunan masuk,” katanya.

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, kata Nicodemus, penting untuk mempertahankan manusia Papua dan hak-hak masyarakat adat atas tanah, hutan, dan sumber daya alamnya.

“Pengakuan itu menjadi kunci bagi mereka untuk bisa secara mandiri bebas-merdeka mengatur dan mengelola hutanya,” ujarnya.

Greenpeace, kata Nicodemus, selalu konsisten berbicara tentang hutan di Papua karena hutan Papua adalah hutan alam terakhir ketiga di dunia. Pertama hutan alam di lembah Amazon, Brasil dan kedua hutan alam di Kongo, Afrika.

“Hutan alam ketiga yang menjadi harapan untuk bumi adalah hutan alam yang ada di Papua, itulah kenapa kita selalu bicara tidak boleh ada penembangan hutan, tidak boleh ada lagi sawit,” katanya.

Maka itu, tambahnya, perlu didorong program-program pembangunan di Papua yang ramah lingkungan. Artinya, tidak boleh mengorbankan hutan di Papua.

“Pada Oktober 2018 di Manokwari sudah ada pertemuan antara masyarakat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, bersama-sama mendorong daerah konservasi di Papua Barat,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Papua juga perlu mendorong hal ini, sehingga komitmen 2100, di mana 90 persen adalah kawasan hutan, dari itu 70 persen adalah kawasan lindung, artinya sudah berpikir 2100 nanti, berharap hutan Papua harus ada seperti yang saat ini.

“Karena manusia Papua tidak mungkin hidup tanpa hutan karena seluruh praktek kehidupan harta kita itu hanyalah hutan, tanah dan sumber daya alam kita,” katanya.

Menurut Nicodemus, jika semua dibuka dan diberikan kepada pihak luar dengan alasan investasi, ekonomi, dan membuka isolasi daerah maka bisa dibayangkan apa yang terjadi di masa depan.

“Kita tidak punya harta yang lain, artinya masa depan anak, cucu, masa depan manusia Papua 100 sampai 200 tahun lagi, itu sangat bergantung pada bagaimana kita menjaga hutan dan sumber daya alam ini,” ujarnya.

Dewan Adat Papua Sayid Fadhal Alhamid mengatakan saat ini masyarakat adat menghadapi tantangan-tantangan, yakni regulasi yang tidak memihak, bahkan merugikan masyarakat adat, watak negara yang tidak demokratis, korupsi, dan abai terhadap hak-hak masyarakat adat.

“Hal ini yang di akhir-akhir membuat kehancuran hutan adat semakin luas, masif, dan menggerogoti di semua kewilayaan adat masyarakat Papua,” katanya.

Sayid mengatakan menghadapi tantangan ini harus ada upaya advokasi yang harus dilakukan masyarakat adat, LSM, dan pemerhati. Yakni peningkatan konsolidasi masyarakat adat, revalitasi tatanan adat, termasuk di dalamnya pemetaan batasan teritori dan batasan keret atau suku.

“Revalitasi tatanan adat penting supaya orang kembali melihat sebenarnya di dirinya ada nilai yang penting, tidak boleh dia tinggalkan, seperti jati diri,” ujarnya.

Kemudian perlu penguatan kapasitas masyarakat adat, baik kelembagaan dan individu. Juga penguatan kapisatas bagi yang membantu dan mendampingi masyarakat adat selama ini.

“Baik itu mahasiswa, LSM, pemerhati, itu juga perlu peningkatan kapasitas untuk bisa berkolaborasi dalam upaya-upaya advokasi,” katanya.

Selain itu memperluas dan memperbesar upaya-upaya advokasi melalui aliansi strategis dengan LSM dan institusi yang memihak kepada masyarakat adat. Baik dari tingkat lokal, regional, maupun sampai ke tingkat internasional. (CR-7)

Editor: Syofiardi

Oleh J. Septer Manufandu

Tanah bagi suku Moi Sebagai Pusat Kehidupan dan Pengetahuan

Ilustrasi perkebunan sawit - tempo.co
Ilustrasi perkebunan sawit – tempo.co

Suku bangsa Moi mendiami Tanah Malamoi di Kabupaten dan Kota Sorong, Raja Ampat, Tambrauw dan sebagian Sorong Selatan. Masyarakat hukum adat Moi dikelompokkan menjadi 8 sub suku yaitu: sub suku moi Kelim, Moi Sigin, Abun taat, Abun Jii, Klabra, Salkhma, Lemas dan Maya yang masih hidup dan menempati wilayah Malamoi.

Tanah di lingkungan masyarakat adat Moi mempunyai arti penting bagi kehidupan dan penghidupan warga masyarakat adat dalam upaya memenuhi segala kebutuhan dan penghidupan secara turun-temurun. Filosofi dasar pandangan masyarakat adat Moi mencakup artisi mbolik dan religius magis.

Secara simbolik tanah dianggap sebagai “dusun”, ”dapur”, “tempat tumpah darah”, dan tanah sebagai “ibu/mama”. Secara religius magis tanah memiliki nilai tertinggi dari sumber segala ciptaan dan penguasaan alam dan pemberian hidup dari Tuhan. Masyarakat adat Moi menerjemahkan kedua pandangan tersebut menjadi suatu pranata hukum adat atas tanah yang meliputi hak adat atas tanah tanpa membedakan tingkat kesuburan, air, laut, teluk, sungai, danau, satwa, dan tumbuh-tumbuhan. Hubungan antara manusia dan tanah adat sangat erat, sebab tanah adat itu di nilai mempunyai hubungan dengan pemujaan arwah moyang mereka, sehingga tanah adat itu mempunyai “nilai religius magis”.

Masyarakat adat Moi, memandang bahwa tanah sebagai pusat kehidupan dan pengetahuan. Dengan pandangan ini, setiap pengalihan hak atas tanah atau pemanfaatan dari hasil tanah lingkungan tanah adat, harus memerlukan izin terlebih dahulu dari pemilik (tuan rumah). Tanpa mengindahkan aturan atas tanah adat tersebut, bukan saja merupakan pelanggaran tetapi lebih mengarah kepada tindakan permusuhan baik secara intern atau ekstern.

Tata cara pengaturan penguasaan, pemilikan dan pengolahan dan penggunaan tanah adat diatur berdasarkan struktur pemerintahan adat. Pada masyarakat adat Moi proses pembentukan sebagai seorang pemimpin harus melalui tahapan dalam pendidikan adat yang disebut dengan kambik. Melalui proses di kambik seseorang barulah disebut sebagai laki-laki (Nedla) atau pria sejati yang telah siap menjadi pemimpin bagi klen/marganya. Seorang laki-laki  (Nedla) akan sangat memahami adat-istiadat dan memiliki kemampuan lainnya seperti bidang kesehatan, pertanian, dan sosial-budaya, serta ekonomi dan yang lebih penting dapat mengayomi komunitasnya. Jadi masyarakat adat Moi memiliki sistem kepemimpinan big man (pria sejati) yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menjadi pemimpin tidak dibatasi pada garis keturunan secara umum tetapi pada tingkat klan/marga mengikuti garis keturunan.

 

Hutan adat Moi bukan hutan negara

Tanah Moi telah dikepung oleh meluasnya perkebunan kelapa sawit yang telah berdampak langsung terhadap kehidupan sosial masyarakatnya. Perluasan perkebunan kelapa sawit mengakibatkan hilangnya Tata Ruang Kelola Masyarakat Adat, tempat-tempat bersejarah dan tempat-tempat keramat. Dicatat kurang lebih 8 perusahaan yang telah beroperasi di atas tanah ulayat masyarakat adat Moi, secara khusus di Kabupaten Sorong yang telah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, yaitu: PT. Henrison Inti Persada (PT. HIP) dan PT. Inti Kebun Sejahtera, sedangan 6 perusahaan lainnya sudah mendapatkan IUP kelapa sawit dari Pemerintah Kabupaten Sorong dan hanya menggu waktunya untuk beroperasi.

Masyarakat adat Moi, baik secara sub suku dan atau klen/marga hanya bisa menerima kenyataan ini. Karena perusahaan-perusahaan ini telah mengantongi izin, telah berkompromi dengan pemerintah daerah dan Propinsi Papua Barat.

Ada sejumlah permasalahan terkait dengan berkembangnya industri perkebunan di wilayah Papua khususnya di Tanah Malamoi. Ada keterlibatan pihak aparat keamanan yang memainkan peran ganda sebagai aparat keamanan bagi perusahaan pada saat mereka melaksanakan tugas negara, kurangnya pengormatan terhadap prinsip-prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) seperti janji yang tidak ditepati, penipuan oleh perusahaan, serta tidak memadainya kompensasi ganti rugi atas tanah. Dalam pembentukan perkebunan baru, hak pemilik tanah seringkali tidak dihargai.

Meskipun beberapa kelompok masyarakat adat berhasil menolak rencana perkebunan, banyak kelompok adat telah tertipu, terintimidasi, atau termanipulasi dengan menerima skema perkebunan tersebut yang akan mereka tolak jika mereka bebas menentukan pilihannya. Saat pekerjaan sudah dimulai, masyarakat mulai menyadari bahwa mereka menjadi miskin, karena mereka tidak bisa lagi bergantung pada hutan adat di mana mereka biasa menggantungkan hidupnya, dan perusahaan juga mengingkari janji mereka untuk menyediakan lapangan pekerjaan, sistem kesehatan, dan pendidikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.35 tahun 2012 menegaskan bahwa hutan adat bukanlah bagian dari hutan negara. Demikian pula dengan hutan adat Moi. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi pasal 18B ayat (2); Negara mengakui dan menghormati kesatuan­kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak­hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diatur dalam undang­undang.

Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat dilaksanakan syarat : (1) Masyarakat adatnya masih hidup; (2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan (3) Sesuai dengan prinsip NKRI. Selain itu pasal 28I UUD 1945 juga menggariskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua juga memberikan landasan hukum yang cukup kuat untuk Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi yaitu yang tercantum pada Pasal 43 tentang Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Papua.

Pada Oktober 2016, Masyarakat hukum adat Moi menyerahkan draf rancangan peraturan daerah kepada DPRD Kabupaten Sorong. Rancangan perda berkaitan dengan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) MOI di Kabupaten Sorong, dengan tujuan sebagai berikut: a) Menjamin dan memastikan terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan MHA Moi dan hak-haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum; b) Menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak MHA Moi; c) Memberikan kepastian hukum bagi hak MHA Moi, agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi; d) memberikan perlindungan terhadap hak MHA Moidi Kabupaten Sorong dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan; e) Melindungi sistem nilai yang menentukan pranata sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum adat Moi; f) Mewujudkan pengelolaan wilayah adat secara lestari berdasarkan hukum adat; g) Mewujudkan kebijakan pembangunan di daerah yang mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak MHA; h). Memberikan kepastian terlaksananya tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sorong di bidang penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan pemberdayaan MHA Moi dan hak-haknya.

Perda ini juga merupakan prasyarat sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.32/2015 tentang Hutan Hak yang merupakan tindak lanjut dari Putusan MK no.35/2012. Berdasarkan Peraturan ini, masyarakat adat berhak memperoleh penetapan hutan adatnya sebagai hutan hak komunitas adat melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah Pemda atau DPRD mengesahkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.

Saat ini sudah ada 12 Perda Pengakuan dan Perlindungan MHA di Provinsi Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Banten. Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2016 menyerahkan SK Penetapan Hutan Adat sebagai Hutan Hak Komunitas Adat untuk 9 Komunitas Adat di provinsi-provinsi tersebut. Apabila Perda Pengakuan dan Perlindungan MHA Moi disahkan oleh DPRD Kabupaten Sorong, maka Perda ini akan menjadi Perda pertama di Tanah Papua yang memberikan pengakuan dan perlindungan bagi MHA.

Semoga draf Perda Pengakuan dan “Perlindungan Masyarakat hukum adat (MHA) Moi di Kabupaten Sorong”,  dapat menjadi alat untuk menjembatani persoalan yang berkaitan dengan pemanfaatan Tanah Ulayat Moi. Dan Saat ini, dibutuhkan laki-laki sejati (Nedla) Moi yang berperan di Pemerintahan baik itu eksekutif dan legislative untuk berpikir arif dan bijaksana untuk melakukan tindakan penyelamatan Tanah Malamoi yang kian lama terus dikepung untuk kepentingan investasi dan pembangunan sementara masyarakat adat Moi semakin terpinggirkan. (*)

Penulis adalah Sekretaris Eksekutif JERAT

Jayapura, Jubi – Perusahaan sawit terbesar di Provinsi Papua, Indonesia secara sistematis melakukan penebangan dan pembakaran hutan yang merupakan rumah bagi kanguru pohon, burung cendrawasih dan kasuari.

Menggunakan citra satelit, drone dan survey tanah survei kolaborasi beberapa LSM menemukan penggundulan 11.700 hektar hutan hujan dalam tiga tahun terakhir di konsesi kelapa sawit yang dioperasikan oleh perusahaan Korea Korindo di provinsi Papua dan Maluku Utara.

Bustar Maitar, yang bekerja untuk LSM Papua for Mighty dan terlibat dalam kolaborasi ini mengungkapkan kehancuran yang terjadi “benar-benar mengejutkan dan sangat menyedihkan”.

“Kami hanya melihat tanah. Tidak ada kayu di sana. Tidak ada pohon-pohon hijau. Tidak ada burung cendrawasih. Tidak ada kanguru pohon. Tidak ada kehidupan setelah mereka membersihkan hutan, “kata Maitar, Kamis (1/8/2016) di Jakarta.

Papua memiliki 50% dari keanekaragaman hayati Indonesia. Banyak hewan yang tidak ada di lain tempat di muka bumi ini hidup di hutan Papua.

Maitar juga mengatakan puing-puing yang tersisa di konsesi loging tahun ini telah ditumpuk, siap untuk dibakar. Beberapa LSM lingkungan melaporkan 1.296 titik api muncul dalam konsesi minyak, penebangan dan pertambangan Indonesia sepanjang Agustus lalu.

Sampai bulan Agustus, minyak sawit dari Korindo dibeli oleh beberapa pedagang minyak sawit terbesar di dunia – Wilmar, Musim Mas, ADM, dan IOI. Mereka menyediakan minyak sawit untuk konsumen di Eropa, Amerika Utara, Cina dan India, menurut laporan yang dirilis oleh Papua for Mighty.

“Karena kurangnya kemajuan dari pemasok, dan tuduhan serius, Wilmar telah menghentikan pengadaan minyak sawit dari Korindo dengan efek dari Juni 2016,” kata juru bicara Wilmar.

Musim Mas juga telah berhenti membeli dari Korindo tetapi mengatakan akan melanjutkan komunikasi dengan perusahaan tersebut.

“Kami percaya transformasi yang hanya dapat dicapai melalui keterlibatan positif dan hasilnya berdampak nyata di lapangan,” ujar juru bicara perusahaan asal Singapura ini. (*)